Garut, 3 Maret 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG) Direktorat Jenderal Guru, dan Tenaga Kependidikan (GTK) terus berupaya mempercepat sertifikasi pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menggelar kegiatan sosialisasi penjaringan data guru yang belum memiliki sertifikat pendidik di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada tanggal 3 Maret 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Komisi X DPR RI Ferdiansyah, jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, serta para guru dari berbagai jenjang pendidikan. Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pendataan sebagai dasar percepatan program sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Direktur Pendidikan Profesi Guru, Ferry Maulana Putra menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru sebagai bagian dari upaya memperkuat mutu pendidikan nasional.
“Sertifikasi pendidik bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pengakuan profesional atas kompetensi dan dedikasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, sekaligus menjadi dasar peningkatan mutu pembelajaran dan pemberian tunjangan profesi,” ujarnya.
Berdasarkan data dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), secara nasional masih terdapat sekitar 238 ribu guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Meski demikian, pemerintah telah mencatat capaian signifikan pada tahun 2025 dengan lebih dari 800 ribu guru berhasil menyelesaikan proses sertifikasi melalui program PPG.
Di Kabupaten Garut sendiri, data sementara menunjukkan masih terdapat sekitar 1.050 guru jenjang TK hingga SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta, yang belum bersertifikat pendidik. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk aktif mendukung proses verifikasi dan pemutakhiran data guru di lapangan.
Direktorat PPG juga mendorong peran aktif para guru untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data mereka di sistem pendataan. Data yang valid dan mutakhir menjadi fondasi utama dalam perencanaan kebijakan PPG.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan dalam meningkatkan kualitas guru, termasuk melalui Program PPG Guru Tertentu. Ia menekankan sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan penuntasan sertifikasi guru di berbagai daerah. Sehingga semakin banyak guru profesional yang dapat hadir di ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia.
Melalui forum sosialisasi ini, peserta juga mendapatkan penjelasan terkait berbagai isu yang sering menjadi perhatian para guru, seperti kuota PPG, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pembiayaan program.
Fitri Maulani, guru dari SMP Plus Mandailing Ulun yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan sangat terbantu. “Saya jadi tau informasi detailnya, karena selain ada paparan, ada juga layanan konsultasi. Saya berharap nanti bisa ikut PPG Guru tertentu ini.” ujarnya.
Pemerintah berharap Kabupaten Garut dapat menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pendataan serta percepatan sertifikasi guru, sehingga semakin banyak guru profesional yang dapat berkontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.
Direktorat PPG menyediakan layanan konsultasi daring setiap Selasa dan Kamis melalui zoom meeting. Informasi lebih lanjut mengenai program Pendidikan Profesi Guru dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Pendidikan Profesi Guru di ppg.kemendikdasmen.go.id.